Pimpinan DPRD Protes Pinjaman Rp 2,5 T MRT Ditanggung Pemprov DKI



LINTAS FAKTA
- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik memprotes pengajuan pinjaman Rp 2,5 triliun oleh PT MRT dibebankan ke Pemprov DKI. Padahal, dalam perjanjian, dana itu seharusnya juga ikut ditanggung pemerintah pusat. 


"Harusnya begitu (dibagi dua), kan tambahan biaya bikin MRT itu dibagi dua, 49 persen pusat, 51 persen DKI," kata Taufik saat dihubungi via telepon, Jumat (4/8/2017).

Taufik berkeras tambahan biaya yang diajukan PT MRT itu seharusnya juga ditanggung pemerintah pusat dan DKI sesuai dengan perjanjian. Taufik juga mempertanyakan kenapa tambahan anggaran itu membengkak.

"Kedua, kok besar perubahan desain doang hampir mendekati Rp 1,2 triliun? Tiga perubahan desain doang loh, nggak ngapa-ngapain. Kan nggak masuk akal. Itu yang harus dijelasin ke Dewan," jelas Taufik. 

"Sehingga kalau belum dijelasin, kita juga harus bertahan dong. Bisa ditangkep sama kita. (Tambahan itu) macam-macam, ada 5-6 item, total Rp 2,5 triliun," paparnya. 

Taufik mengaku DPRD masih menunggu jawaban tertulis dari PT MRT. Dia juga mempertanyakan alasan dana tambahan itu hanya dibebankan kepada DKI. 

"Kan Kita minta jawaban tertulis perubahan desain mahal banget, kenapa mahal banget, belum mateng apa. Kenapa jadi DKI semua," tanyanya. 

Taufik menambahkan tambahan pinjaman itu dipastikan akan membebani APBD DKI. Padahal dia memprediksi pada 2019 DKI akan memberikan public service obligation (PSO) kepada PT Transjakarta, MRT, dan LRT untuk memberikan subsidi tiket penumpang. 

"Kita pikirin 2019 PSO itu harus jalan semua, MRT, LRT, dan TransJakarta, beban APBD kira-kira mendekati Rp 3 triliun. Itu subsidi untuk tiket, itu masih harus dipikirin sama kita jadi beban APBD," kata dia.

0 Response to "Pimpinan DPRD Protes Pinjaman Rp 2,5 T MRT Ditanggung Pemprov DKI"

Posting Komentar

Kalau Ingin Berkomentar!!!
-Mohon berkomentar sesuai dengan topik
-Dilarang Nyepam
-Link Hidup Langsung Dihapus