Pak Presiden Jokowi Mengembalikan Kehormatan Petani


LINTAS FAKTA - Indonesia merupakan negara agraris yang  memiliki potensi untuk di kembangkan karena ketersediaan lahan yang cukup besar, sekitar 50,1% lahan berpotensi untuk pertanian dengan luas daratan 191,09 juta hektar dan masih ada pengembangan lahan sekitar 36%. Sedangkan menurut data renstra (2015 – 2019)  menjelaskan tentang aspek tenaga kerja dengan tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar di pedesaan merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Sampai saat ini, lebih dari 35 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumah tangga menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Ironisnya, Indonesia menduduki peringkat ketahanan pangan jauh di belakang Singapura dan negara-negara regional Asia Tenggara lainnya di tahun 2014. Peringkat ini disusun oleh The Economist berdasarkan tiga indikator antara lain daya beli konsumen, ketersediaan makanan, dan kualitas dan keamanan makanan. Pihaknya mencatat sejumlah kelemahan Indonesia terutama dalam hal anggaran riset pertanian, korupsi, dan pendapatan per kapita.

Adapun penyebab rendahnya peringkat Indonesia dipicu dua hal yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut berhubungan dengan para petani seperti konversi lahan, mobilisasi pekerjaan para petani, dan tanaman semusim. Sementara untuk faktor eksternal telah  dipengaruhi pasar bebas, revitalisasi pertanian, dan pemanfaatan riset dan teknologi.


Oleh karena itu, hal tersebut yang menjadi pekerjaan besar pemerintahan Jokowi untuk mengembalikan kejayaan sejati menjadi negara agraris. Sehingga, pemerintah sekarang harus memiliki ambisi untuk memiliki peningkatan posisi ketahanan pangan di kancah regional Asia Tenggara khususmya. Sehingga, perlu adanya langkah kongrit untuk membuat nyata target tersebut.

Indonesia memang tak harus berfokus dan ditentukan oleh pabrik, pusat perbelanjaan, atau perkantoran. Pertanian atau sawah telah menjadi nyawa masyarakat Indonesia dalam menapaki masa depan. Akan tetapi, tahun 1960an Indonesia mengalami kejadian yang bertentangan dengan sebutan agraris, karena pada era tersebut masyarakat Indonesia mengalami kelaparan.

Kebijakan pertanian dan situasi politik tak memungkinkan keberlimpahan pangan pada era Soeharto dan Indonesia perlahan menjadi negara pengimpor beras. Akan tetapi perlahan tapi pasti era Soeharto telah mengembalikan kepercayaan diri petani dengan memberikan progress yang di mulai dari tahun 1962 ke 1984, produksi Indonesia telah meningkat 22 ton.



Era soeharto tidak hanya meningkatkan produksi beras dari 12,2 juta ton menjadi 25,8 juta ton. Akan tetapi pada masanya Indonesia pernah membantu jutaan orang kelaparan di Afrika, hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia adalah negara agraris yang bermoral dengan peka terhadap masalah – masalah kemanusian di dunia.Sehingga, dari pengalaman pemerintah terdahulu harus ada semangat tak tertandingi untuk mewujudkan ambisi mulia dalam mengembalikan kejaya

Akan tetapi, krisis ketahanan pangan yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) di era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) posisi ketahanan pangan Indonesia berada di posisi ke 5 dari 7 negara ASEAN yang dievaluasi. Hal tersebut yang membuat kepemerintahan Jokowi memiliki pekerjaan rumah besar untuk mengembalikan kejayaan Indonesia di ranah ketahanan pangan, karena bisa di lihat bahwa semakin terpuruknya ketahanan pangan di era sebelumnya.

Kesalutan terhadap pemerintah Jokowi dengan penuh “KERJA, KERJA, KERJA” yang memiliki tekad penuh pada tahun 2017 Indonesia sudah mengalami  swasembada pangan penuh Joko Widodo – Jusuf Kalla telah memiliki strategi sendiri untuk menjadikan Indonesia bisa swasembada pangan dengan membuat anggaran pertanian ditingkatkan dan gerakan perlindungan alif fungsi sawah yang diterapkan secara ketat, yang telah secara rinci di tulis di atas langkah nyata pemerintah.

Sawah dan petani menjadi tema besar. Pertanian menjadi kebijakan strategis, pertaruhan ideologi kerja dan kedaulatan pangan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh tiga aspek utama, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, serta kualitas dan keamanan (Source : kompas.com).

Strategi dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 mengedepankan “Kedaulatan Pangan” sebagai salah satu agenda prioritas nasional sebagai amanat TRISAKTI dan NAWACITA khususnya pada Agenda Prioritas ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

RPJMN 2015-2019 tertulis bahwa untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2015-2019 pada intinya ditempuh untuk memperkuat pilar-pilar ketahanan pangan melalui tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan, tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan dan tersedianya sarana dan prasarana irigasi. (source : RENSTRA tahun 2015 – 2019).

Adanya berita hoax membuat masyarakat sering tidak percaya kebenaran akan berita yang benar ataupun salah. Sehingga, perlu adanya bukti bahwa pemerintah Jokowi ada di titik mana saja dalam mencetak sawah baru. 11 Lokasi cetak sawah baru di tahun 2015 Merauke sebesar 10.000 hektar, Bombana, Wajo, Pinrang, Ogan Komering Ilir, Sanggau, Bima, Bangka barat, Mesuji, Pulang pisau dengan 1.000 hektar, dan 3000 hektar untuk Bangka Selatan.

Selain itu, pemerintahan Jokowi sampai detik ini juga terus bergerak membuka lahan baru penanaman Jagung dan Kedelai di seluruh Indonesia. Per Maret 2015 tercatat penambahna lahan baru penanaman jagung dan kedelai sebesar 2% dari taget 1 juta hektar lahan baru. Fasilitator dan semangat mengembalikan penuh citra Indonesia menjadikan kita memiliki harapan. Kita memiliki pengharapan swasembada pangan bisa dibuktikan dalam jangka waktu 3 tahun, sesuai perintah Joko Widodo.

Apakah sampai disini perjalanan pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Food Estate (kawasan pertanian) yang akan di bangun 500.000 hektare dan program hilirisasi pertanian merupakan program andalan dalam meningkatkan produksi pangan. Perlu di ketahui bahwa kenaikan hasil produksi pertanian semasa 1 tahun kepemimpinan Jokowi di bulan maret 2015 (Produksi PADI naik sebesar 6,64% dibandingkan dengan hasil panen tahun sebelumnya. produksi JAGUNG naik sekitar 8,725% dibandingkan tahun 2014 dengan kisaran 20,67 juta ton, produksi KEDELAI naik sekitar 4,59% dengan kisaran 998,87 ribu ton).

Berkat kerja keras dan semangat pemerintah Jokowi sektor pertanian masuk 25 besar dunia berdasarkan hasil riset EIU dan Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) Foundation tentang Indeks Keberlanjutan Pangan (Food Sustainability Index/FSI) pada 05/07/2017. Secara keseluruhan, Indonesia berada di peringkat 21 dengan skor 50,77 setelah Brasil serta berada di atas Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, dan India. Dan, yang paling membanggakan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara atau ASEAN yang sukses menembus 25 besar.

Sumber :
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/05/202412426/kementerian.pertanian.dipuji.karena.dua.pencapaian.ini




0 Response to "Pak Presiden Jokowi Mengembalikan Kehormatan Petani"

Posting Komentar

Kalau Ingin Berkomentar!!!
-Mohon berkomentar sesuai dengan topik
-Dilarang Nyepam
-Link Hidup Langsung Dihapus