Ahok Bersaksi dan Delapan Fakta Buni Yani Akan Dibui, KARMA BERLAKU TUHAN ADIL !!!


LINTAS FAKTA
- Ahok direncanakan akan bersaksi di persidangan pekan depan. Buni Yani dipastikan, pada akhir persidangan akan dibui. Selain sebab persidangannya adalah penegakan hukum secara hukum-politik dan politik-hukum, juga dari sisi hukum itu sendiri. UU ITE secara jelas telah menggariskan berbagai ketentuan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat. Terdapat delapan alasan yang mendasarinya untuk meringkuk dalam ruang berterali besi. Ini juga upaya agar tidak timbul kegaduhan baru.

Kesaksian dan keterangan Ahok di persidangan diperlukan, selain 125 saksi dan enam saksi ahli. Namun kehadiran Ahok pun tidak mutlak. Ahok juga telah dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan telah disumpah. Jadi kehadirannya menjadi tentatif dan jika tidak hadir keterangan di BAP dianggap telah mewakili dan dapat dibacakan di muka sidang.

Rasa Keadilan

Demi keadilan. Buni Yani boleh saja merasa yakin lolos dari jerat hukum pasal 28 UU ITE itu. Namun berbagai fakta menunjukkan bahwa hukum bukanlah tentang perasaan. Bukan perasaannya yang akan memenangkannya. Bukan. Perasaan boleh dibawa ke mana-mana. Berikut ini beberapa fakta menunjukkannya.

Contohnya, sebelum pra-peradilan dan sidang kasus Buni Yani, Fahira Idris berteriak-teriak tentang peradilannya. Fahira Idris yang menyatakan dengan dihukumnya Ahok, maka peradilan bagi Buni Yani tidak relevan. Hasilnya?

Peradilan kasusnya tetap jalan. Putusan sela menyatakan lanjut. Artinya, dalam kasus yang dituduhkan, perbuatannya layak diadili. Fahira salah. Komporan dan harapan Fahira gagal total. Praperadilan keok. Lanjut ke persidangan.

Maka bolehlah Buni Yani merasakan atmosfir bebas karena Ahok sudah dipenjara. Namun yang pasti, kaitan kepentingan terkait keadilan untuk (Ahok) dan NKRI yang luar biasa membuat pemenjaraan adalah keniscayaan.

Maka dalam hal perasaan ini, pertimbangan perasaan keadilan juga menuntut justru Buni Yani harus dipenjara. Masak provokator pembuat gaduh 6 bulan akan dibiarkan berkeliaran. Masak dibebaskan. Keadilan macam mana di negara hukum ini berlaku. Ahok dipenjara, Buni Yani dipenjara. Masihkah dia merasa akan lolos? Lanjutkan!


Merasa Berjasa untuk Islam Radikal

Buni Yani boleh juga berharap merasakan balas jasa dari kalangan Islam radikal. Benar dia. Pada saat itu memang gerakan Islam radikal diuntungkan dengan postingannya. Berdasarkan postingan itu, maka Ahok layak dipenjara.

GNPF yang menunggangi MUI pun menjadi kumpulan para aktivis dan gerakan Islam radikal plus para orang perencana makar. Bersatu mereka mendapatkan amunisi untuk menyerang Jokowi – melalui Ahok sasaran antara.

Saking merasa kuatnya Islam radikal dan simpatisannya, seolah Jokowi akan jatuh dengan mudah, berbagai manusia mengolok-olok Presiden Jokowi terkait ungkapan Saya Pancasila, Saya Indonesia.

Zulkifly Hasan contohnya. Dia menyatakan Saya Zulkifly Hasan, Saya Bukan Pancasila. Pun Fadli Zon menyatakan Saya Pancasila dianggap sebagai jargon belaka, bukanya didukung untuk melawan Islam radikal yang hendak mengganti Pancasila seperti HTI. Kini? Lihat akibat perbuatan Buni Yani.

Akhir Euforia Kemenangan Islam Radikal

Akibat komporan dan provokasi Buni Yani, bukan Islam radikal yang menang. Justru perlawanan terus berlangsung keras. Perlawanan masyarakat terhadap kaum bumi datar, daster Arabia, sumbu pendek, dan kaum celana cingkrang menguat.

Kaum bumi bulat, toleran, cerdas, Pancasialis, dan tawadhu yang bernama silent majority bergerak melawan gerakan intoleransi mereka yang mengancam keruntuhan NKRI.

Kampus-kampus menyatakan perang melawan intoleransi. Puluhan universitas di Jawa Barat mencanangkan pengamalan Pancasila kembali. Sekaligus mereka mengawasi gerakan kegiatan keagamaan berbau HTI yang anti Pancasila, seperti di pusatnya paling hot, IPB Bogor, UIN Jakarta, dan UGM dan UNY Jogjakarta, misalnya.

Euforia mimpi kemenangan Islam radikal seperti HTI dan FPI, FUI, dengan dukungan MUI telah berakhir. Slogan dan mimpi revolusi, cita-cita makar, dan rancangan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi gagal total. Islam radikal mati kutu.

Maka, kini, siapa pun yang membela dan mendukung Buni Yani akan dikaitkan dengan kalangan Islam radikal yang segelintir. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri dan tak mau dikaitkan dengannya. Anies-Sandi tak bakalan mengunjungi sidangnya di Bandung. FPI mungkin sebagian, karena Rizieq tengah terbuang di negeri onta Arabia. HTI telah bubar. Tekanan publik yang membelanya cuma segelintir.

Maka sungguh mengenaskan nasib Buni Yani. Dia kini justru dianggap sebagai penyebab kehancuran gerakan Islam radikal. Buni Yani dibuang, seperti tercampakkannya HTI ke tong sampah sejarah.

Kelas Kroco Pilek Dapat Mainan

Buni Yani menganggap berjasa untuk para politikus seperti SBY, Prabowo, dan Jusuf Kalla yang mendukung Anies-Sandi. Betul. Ia berjasa itu hanya pada saat itu. Ya karena dia hanyalah manusia kelas cere yang mendapatkan mainan ketenaran. Namun kini ada fakta baru perubahan politik besar. Kesadaran bahwa Presiden Jokowi tegas menangani Islam radikal bersama TNI, Polri, dan masyarakat.

Semua akan lari tunggang langgang jika dikaitkan dengan Buni Yani dan dianggap mendukung provokator pembuat kerusuhan penuh dengki kepada Ahok – menimbulkan tuntutan keadilan bagi Ahok. Mau lihat pemicu yang memaksa kesadaran perlawanan kaum toleran? Berikut ini disimak.

Gerakan 1000 lilin menuntut keadilan kasus Ahok berlangsung di Surabaya, Medan, Jakarta, dan berbagai kota di Indonesia. Tekanan massa pada saat itu untuk keadilan bagi Ahok, yang saat itu tengah mengajukan banding, begitu besar dari semua kalangan. (Perlawanan kaum bumi datar, daster Arabia, kaum celana congkrang dan sumbu pendek hanyalah pawai obor.)

Setelah itu muncul gerakan tegas Polri agar tidak tunduk dan takut dengan gerakan menumpas pendemo yang anarkis dan Islam radikal serta teroris. Ribuan karangan bunga menghiasi seluruh jalanan di sekitar markas besar Polri. Mendukung Polri bertindak tegas.

Rakyat marah sekaligus prihatin Pilkada DKI Jakarta dijadikan alat untuk memecah-belah bangsa dan negara. Sinergi SBY, Prabowo, JK dengan kalangan FPI dan Islam radikal seperti FUI, HTI, untuk mendukung Anies-Sandi telah menghentak masyarakat. Pidato Prabowo menyambut kemenangan antek FPI Anies, yang menyebut Rizieq FPI sebagai pemberani, menjadi catatan betapa politikus seperti Prabowo didukung oleh FPI.

Kini konstelasi peta dan kondisi politik Indonesia telah berubah. Para politikus simpatisan Islam radikal kini alergi jika dikaitkan dengan Islam garis keras dan radikal. Seperti manusia kacau orientasi pendirian seperti Adyaksa Dault kalang kabut disebut sebagai simpatisan HTI. Maka jangan berharap mereka akan mendukung Buni Yani.

Pun kalangan simpatisan dan penganut Islam radikal kini sebagian besar tiarap.

Pembuat Gaduh

Kasus Ahok menjadi ramai disebabkan oleh pelintiran, komporan, provokasi SBY. Dendam kesumat terhadap Presiden Jokowi dan Ahok terjadi. Penyebabnya adalah mereka menutup banyak pintu korupsi. Ini membuat para koruptor membiayai gerakan Islam radikal, teroris, dan kelompok anti Pancasila.

Buni Yani pun dianggap berjasa membuat gaduh dan kondisi politik panas. Dia bertemu dan menjadi lambang kampanye Anies-Sandi. SBY, Prabowo dan Jusuf Kalla mendukung Anies. Kampanye berbau SARA, kampanye mayat dan ayat mendapatkan momentum karena postingan Buni Yani.

Kini, lagi-lagi dalam atmosfer politik yang berubah, Buni Yani sudah tidak dianggap. Dia hanyalah seorang pembuat gaduh.

Perlawanan Silent Majority

Senyatanya, akibat dari munculnya gerakan Islam radikal dan anti Pancasila ke permukaan membuat peta kekuatan mereka terpetakan. Bahkan karena euphoria itu banyak rancangan dan rencana teroris digagalkan. Penyebabnya adalah para teroris merasa sudah mendapatkan angin dan aparat lengah.

Akibatnya, kelompok para teroris Bekasi,Bandung, Wonosari, Yogyakarta (ini gerakan Islam radikal berpusat di Jogokaryan musti diwaspadai), Bandung, Riau, Padang, Bima, Magelang, Temanggung, Karawang, Cianjur, Jakarta, Sukabumi, dan beberapa tempat berhasil digagalkan.

Ketegasan publik melawan intoleran diwujudkan dalam keputusan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Ormas. Nah, dalam kondisi seperti ini, masihkah para politikus semprul membela Buni Yani? Penyebab kisruh penuh SARA dan intoleransi? Mereka tunggang langgang menjauhinya.

(Jika ada skenario membebaskan Buni Yani oleh politikus yang bertujuan memojokkan dan memecah dukungan kepada Presiden Jokowi yang dianggap tidak membela Ahok, itu pun harga pembebasannya akan sangat dahsyat. Lagi-lagi kegaduhan yang jelas Presiden Jokowi tidak menghendaki.

Cara amannya adalah memenjaraka Buni Yani yang rapuh dan loyo dukungan. Tidak bermanfaat sama sekali. Maka, walau tidak penting, untuk menjaga stabilitas dan dukungan bagi Pancasila dari rong-rongan Islam radikal dan simpatisannya, dia harus dibui.)

Peran Buni Yani bukanlah peran aktor penting. Dia hanya kelas cere pilek yang tidak bermakna sama sekali untuk dibela. Nilai kegunaannya sudah tidak ada karena fakir budi pekerti dan penuh kedengkian. Pemerintah tidak mau kecolongan oleh orang semacam ini.

Delik Formil bukan Delik Materiil

Pasal yang menjerat Buni Yani ini hanya mengatur perbuatan yang menunjukkan provokasi, bersifat provokatif. Yang sangat jelas di sini adalah hanya tentang penyebaran informasi. Tidak memikirkan dampak dan kerugian karena diatur sebagai delik formil. Ini Buni Yani tidak paham.

Perhatikan bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Tujuan pasal ini adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada isu SARA, akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.

Masih belum jelas Buni Yani? Lihatlah arti lebih dalam lagi namanya delik formil.

Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu.

Maka dengan cara apa pun Buni Yani akan dibui karena menyebarkan informasi yang menghasut dan apalagi (terbukti) menimbulkan kegaduhan.

Keberpihakan Majelis Hakim

Buni Yani boleh berharap untuk mendapatkan hakim yang berpihak kepada dirinya karena dirinya berjasa untuk Anies-Sandi. Namun, sekali lagi peta politik telah berubah. Para hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum tidak akan terjebak untuk hanya membebaskan Buni Yani yang tidak memiliki nilai tawar apapun.

Bahkan jika dibiarkan dia akan menjadi pahlawan baru dan akan mendorong semakin banyaknya manusia fakir budi seperti dia.

Penegak hukum pun melek hukum tentang delik formil tadi. Cukup di situ. Majelis hakim juga tidak akan membuat kesalahan. Peradilan kasus Buni Yani ini akan panjang jika hakim tidak membui Buni Yani.

Jadi, dengan melihat kedelapan alasan di atas, maka dapat dipastikan Buni Yani akan masuk bui untuk memertanggungkan perbuatannya, yakni memosting penggalan video pidato Ahok. Pasal dalam UU ITE telah jelas pula. Hal ini ditambah dengan peta politik yang berubah dan kepentingan Pilres 2019 yang kompleks. Salam bahagia ala saya.


0 Response to "Ahok Bersaksi dan Delapan Fakta Buni Yani Akan Dibui, KARMA BERLAKU TUHAN ADIL !!!"

Posting Komentar

Kalau Ingin Berkomentar!!!
-Mohon berkomentar sesuai dengan topik
-Dilarang Nyepam
-Link Hidup Langsung Dihapus