BERITA DUKA UNTUK DPR


LINTAS FAKTA
- “…….Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat….”  Penggalan syair lagu Iwan Fals, dengan judul “Surat Buat Wakil Rakyat”, menggugat nurani penulis untuk berbicara soal wakil rakyat. Ahir-akhir ini berita tentang wakil rakyat yang  terhormat mulai dari DPR Pusat sampai DPRD  Kabupaten/Kota tak pernah sepih dari sorotan media massa. Berita tentang perliaku wakil rakyat selalu menjadi sajian menarik dan mengundang perdebatan yang tak pernah berkesudahan. Adegan-demi adegan selalu menarik untuk ditonton, karena wakil rakyat terhormat pandai mempertontonkan drama-drama ketidakhormatan di hadapan konstituennya sendiri.

Bukan rahasia lagi, ketika wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah selalu memamerkan perilaku yang tidak terhormat. Ambil contoh,  perilaku anggota Dewan yang diduga menikmati aliran dana E-KTP yang melibatkan setidaknya, 52 anggota dan mantan anggota DPR . Berita ini menjadi heboh ketika, “Mayoritas anggota dan pimpinan di Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 diduga menerima aliran duit proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Nama mereka ada dalam berkas dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Kamis, 9 Maret 2017. Setidaknya, 52 anggota dan mantan anggota DPR dari Komisi Pemerintahan diduga memperoleh fulus suap proyek senilai Rp 5,9 triliun itu”.(Tempo.Co)

Seirama dengan kasus aliran dana e-KTP yang menyeret sejumlah anggota Dewan, juga beredar berita tentang kasus suap pajak yang melibatkan pimpinan Dewan. Tak lama berselang, kembali beredar berita tentang perjalanan fiktif. Terungkapnya dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR, yang berpotensi merugikan negara mencapai 495 miliar lebih berawal dari inisiatif yang dilakukan oleh Fraksi PDIP DPR. PDIP meminta anggotanya membuat laporan hasil kunker dan kunjungan dimasa reses. Hasil audit yang dilakukan BPK terhadap DPR, ditemukan sejumlah kekurangan terkait kunjungan anggota dewan. “Dugaan kunjungan kerja (kunker)  fiktif ini berlaku untuk seluruh fraksi, bukan hanya PDIP. PDIP mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR soal hasil audit BPK itu. Dalam suratnya kepada fraksi-fraksi DPR, Setjen DPR menginformasikan tentang diragukannya keterjadian kunjungan kerja anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya, sehingga potensi kerugian negara mencapai Rp 945.465.000.000”. (detikNews.Com)

Maraknya aksi korupsi yang diduga dilakukan dan melibatkan sejumlah anggota Dewan baik di Senayan maupun DPRD Kabupaten/Kota, seakan melegitimasi apa yang dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) “mendaulat” DPR sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia. Berdasarkan Indeks Korupsi Birokrasi, selama lima tahun berturut-turut, DPR meraih predikat lembaga terkorup. (Kompas.Com)

Selain korupsi dan perjalanan dinas fiktif, masih ada sederet perilaku wakil rakyat yang tidak mencerminkan kehormatan sebagai wakil rakyat antara lain, kolusi dengan pengusaha dalam menggolkan maupun dalam mengerjakan proyek dengan iming-iming fulus, melakukan studi banding keluar daeran dan keluar negeri tanpa hasil,  membawa  anggota keluarga saat lawatan  ke luar negeri, minta difasilitasi ketika anak-anaknya keluar negeri, tidur saat sindang, absen ikut sidang dan cenderung mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang meresahkan masyarakat.

DPR (D) seperti alat legitimasi bagi orang perorang dan atau kelompok untuk melakukan korupsi di pelbagai bidang, mulai dari korupsi dana, korupsi kewenangan hingga korupsi kebijakan. Menjadi wakil rakyat seolah-olah di atas segala-galanya. Bebas korupsi, bebas bicara, bebas tidak ikut sidang, bebas tidur saat sidang, bebas menentukan sikap politik dan lain sebagainya, pokoknya bebas segalanya.

Sementara ada sejumlah agenda penting yang harus diselesaikan oleh wakil rakyat tetapi tersendat-sendat,  semisal pembentukan hak angket KPK yang tidak jelas maksud dan tujuannya, Undang-Undang Pemilu yang belum tuntas, revisi Undang-Undang MD3 yang masih kabur dan  Undang-Undang Terorisme yang belum jelas,  seakan menambah deretan panjang berita duka dari Senayan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Wakil rakyat lebih sibuk membangun polemik di media massa, membela diri dan kelompok serta tidak konsen mengurus soal rakyat. Wakil rakyat lebih sibuk dengan persoalan elite-elite politik di tingkat pusat dan daerah dari pada mengurus persoalan rakyat kecil di pelosok-pelosok Nusantara. Wakil rakyat sibuk melakukan manipulasi perjalanan dinas ketimbang melakukan reses bersama rakyat. Inilah sederet berita duka dari senayan.

Perilaku sejumlah wakil rakyat, telah melukai hati dan perasaan rakyat Indonesia. Dari sejumlah persoalan yang muncul, timbul kesan, wakil rakyat tidak berkerja untuk kepentingan rakyat, tetapi lebih mementingkan diri dan golongan. Rakyat hanya menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan dan wewenang. Ini bertentangan dengan harapan dan keinginan rakyat Indonesia pada umumnya.Sebagai wakil rakyat seharusnya tidak mempertontonkan perilaku yang tidak patut dilakukan oleh anggota Dewan terhormat. DPR (D) sebagai lembaga yang mewakili rakyat sepatutnya menunjukan perilaku yang bisa dijadika panutan bagi seluruh rakyat yang diwakilinya.

Dalam menjalankan fungsi sebagai legislator, budgeting dan konroling hendaknya selalu mengedepankan semangat musyawarah mufakat bukan kehendak dan keinginan pribadi, kelompok atau golongan. Kepentingan rakyat harus menjadi yang pertama dan terutama. Berjuang dengan hati dan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat adalah  bentuk tanggung jawab moral seroang wakil rakyat terhadap konstituennya.




Agar berita duka dari senayan tidak menjadi petaka bagi rakyat Insonesia, maka  rakyat penulis menitipkan pesan-pesan berikut:


  1. Jangan jadikan senayan sebagai gudang untuk menampung harta, tetapi jadikan senayan menjadi tempat menampung aspirasi rakyat .
  2. Jangan jadikan masa reses sebagai kesempatan untuk istirahat dan bercengkerama dengan keluarga, sahabat dan kolega, tetapi jadikan masa reses sebagai moment untuk bertatap muka dengan rakyat, mendengarkan setiap keluhan dan rintihan rakyat miskin di pelosok-pelosok Indonesia.
  3. Jangan pindahkan tempat tidur ke Senayan, karena Senayan bukan kamar tidur, tetapi tempat memperjuangkan nasib rakyat kecil.
  4. Jangan jadikan Senayan menjadi tempat bisnis dan transaksi politik, karena senayan adalah rumah rakyat.
  5. Jangan jadikan Senayan menjadi tempat jual beli pasal dan ayat, karena Senayan bukan pasar.



Ingat! “…. Di kantong safarimu kami titipkan,  masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, …….(Iwan Fals).


0 Response to "BERITA DUKA UNTUK DPR"

Posting Komentar

Kalau Ingin Berkomentar!!!
-Mohon berkomentar sesuai dengan topik
-Dilarang Nyepam
-Link Hidup Langsung Dihapus