DPR Berubah Fungsi: Dari Dewan Perwakilan Rakyat Menjadi Media Balas Dendam!


LINTAS FAKTA
- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah tiga serangkai yang ketiganya berujung pada rangkaian kata pertama, yaitu korupsi.

Kolusi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebuah kerjasama rahasia antar pejabat dengan maksud tidak terpuji.

Menurut Wikipedia Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu (Gratifikasi) sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Di Indonesia, kolusi paling sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu (umumnya dilakukan pemerintah)

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah satu institusi yang begitu dimusuhi oleh Lembaga yang mendapatkan predikat paling korup se-Indonesia.

Rakyat diberi pertunjukan manuver-manuver yang dilakukan oleh pihak anggota Dewan yang seyogyanya menjadi wakil rakyat. Bertameng pada hukum dan peraturan yang sangat mereka pahami, lembaga ini memperlihatkan kerjasama yang kompak diantara mereka. Saling mendukung dan menolong pihak-pihak yang jelas-jelas terjerat masalah penggelapan uang negara!

Ketika Kaum Dewa Korupsi Beda Dengan Manusia Korupsi

Ambillah kasus mega korupsi berjemaah KTP Elektronik. Delapan puluh persen pelaku adalah kaum Dewa. Saya sebut “Kaum Dewa” disini karena fungsi mereka yang harusnya menjadi penyalur suara rakyat, menjadi pejabat untuk memajukan rakyat dan mereka yang menerima gaji dari pajak yang dibayar rakyat. Sementara manusia adalah mereka yang bermain di sektor swasta.

Untuk saya pribadi, saat Dewa korupsi hanya satu perak, maka rusaklah kepercayaan rakyat. Saat manusia korupsi 1000 perak, yang rusak hanya diri manusia itu sendiri. Itu yang membedakan kedua golongan ini.

Manusia tidak akan bisa mengkorupsi uang negara TANPA perantara tangan Dewa! Piciknya manusia Indonesia, mereka lebih melihat jumlah yang dicuri daripada posisi yang dimiliki para Dewa.

Saya ambil contoh kasus yang menggemparkan dunia, kasus Edi Tansil yang pada jamannya uang sebesar Rp 1.3 Triliun setara dengan angka tersebut dikalikan sepuluh untuk nilai harga sekarang, atau bahkan lebih.

Analisa saya mengatakan, kasus Edi Tansil adalah 100% kasus korupsi para Dewa dan bukan kasus korupsi Manusia. Edi Tansil sebagai pihak swasta, bisa mengakses uang negara sebesar itu bukan tanpa perantara Dewa. Bahkan saya yakin, alasan keberhasilan kaburnya seorang Edi Tansil pun karena perantara Dewa. Bayangkan saja, bagaimana bisa seorang Warga Negara yang berstatus tahanan bisa pergi sampai ke luar negeri? Karena passport dia palsu! Okey, siapa yang berwenang mengeluarkan passport? Dan kita tahu penjahat kelas kakap baik nama, data ,dan fotonya akan secara otomatis masuk ke dalam daftar orang-orang yang dicekal dilayar komputer yang ada disetiap cabin passport control, kok bisa lolos di Bandara? Siapa yang meloloskan dia?

Kesimpulan saya atas kasus Edi Tansil adalah uang sebesar Rp 1.3 Triliun Edi tukarkan dengan kebebasan dia. Uang itu tidak pernah Edi nikmati sendiri. Uang itu Edi serahkan pada Dewa untuk ditukar dengan kebebasan dia. Dan karena Edi Tansil pemilik dua kewarganegaraan, ketika passport Indonesianya dicabut (eh sudah dicabutkah?), dia masih bisa hidup, karena passport keduanya yang menyelamatkan dia.

Tidak ada bukti untuk apa yang saya katakan tentang kewarganegaraan ganda Edi Tansil, tapi secara logika, karena Hukum Internasional melarang setiap manusia di dunia tanpa kewarganegaraan, ini yang membuat saya berpikir Edi juga pemegang passport Cina.

Lalu rakyat yang tidak paham dan cenderung menjadi lawan bagi pemerintahan menuding kasus ini sebagai sebuah kegagalan aparat kepolisian untuk menangkap penjahat kelas kakap. Itu sebabnya kasus Edi Tansil menjadi sangat melegenda dan susah diterima logika.


Sekarang kita lihat kasus KTP Elektronik.

Dimata saya, KPK sudah bekerja sesuai dengan porsi dia pada kasus KTP Elektronik. Sebagai satu lembaga legislatif yang mengesahkan setiap produk Undang-Undang, DPR punya kewajiban untuk mendukung KPK yang lahir  karena Undang-Undang no. 30 tahun 2002. Sebagai jawaban antusiasme penduduk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berdiri tanggal 29 Desember 2003 dimasa pemerintahan Megawati.

Apa yang saya pahami tujuan berdirinya KPK adalah untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi para Dewa, karena KPK tidak mengurusi kasus manusia, kecuali manusia itu bekerjasama dengan Dewa. Dan silahkan saja kalau para anggota Dewan Rakyat menuduh KPK pro pada pemerintah, karena pemerintah membutuhkan seluruh uang negara yang dicuri oleh para Dewa untuk membangun Indonesia.

Dan saya mendapatkan konfirmasi atas judul yang saya tulis diatas ketika DPR menggulirkan Hak Angket atas KPK karena kasus korupsi KTP elektronik yang sudah melibatkan begitu banyak Dewa.

Konfirmasi kedua saya dapatkan lagi ketika Amien Rais disinyalir menerima dana sebesar Rp 600 juta dari kasus korupsi alat kesehatan yang dilakukan Menteri Kesehatan dimasa lalu, dengan serta-merta fraksi PAN di DPR merubah keberpihakan mereka atas Hak Angket yang digulirkan, dari menentang menjadi setuju.

K e s i m p u l  a n

Semakin kesini semakin tidak jelas apa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menyombongkan diri sebagai lembaga yang menjunjung tinggi sila keempat dari Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat/perwakilan”  tapi tidak mampu memilih seorang pemimpin untuk bermusyawarah.

Rakyat hanya melihat DPR sebagai sekelompok orang yang memendam dendam pada masa lalu dan pada pihak yang mereka pikir telah mengusik kenyamanan mereka. Kelompok yang mengingkari produknya sendiri atas KPK.

Saya jadi bertanya, Sebagai perwakilan rakyar, rakyat mana yang mereka wakili? Karena rakyat Papua berpuluh tahun tidak ada yang peduli sampai Jokowi menggebrak anggaran negara. Ah saya lupa, anggarana negara pun harus dengan persetujuan DPR.

Sudah kewajiban DPR untuk mendukung dan  tidak mengintervensi apapun yang KPK lakukan atas aksi mereka mengejar para oknum Dewa. Karena rakyat paham bahwa hanya oknum yang melindungi Oknum. Orang baik mana mau melindungin oknum.



0 Response to "DPR Berubah Fungsi: Dari Dewan Perwakilan Rakyat Menjadi Media Balas Dendam!"

Posting Komentar

Kalau Ingin Berkomentar!!!
-Mohon berkomentar sesuai dengan topik
-Dilarang Nyepam
-Link Hidup Langsung Dihapus