DPR Ancam Bekukan Anggaran KPK-Polri, Bagaimana Kalau Rakyat Ancam Bubarkan DPR?


LINTAS FAKTA
- Nikki Tirta : Ah, ada-ada saja drama dari anggota parlemen kita. Saya tertawa ketika membaca soal pernyataan salah satu anggota Pansus Angket KPK, Muhammad Misbakhun kepada media massa. Tuntutan DPR yang mendesak agar Polri menjemput paksa Miryam S. Haryani, saksi kunci skandal mega korupsi E-KTP, menjadi lanjutan komedi yang DPR lakoni. Sehabis tuntutan, terbitlah ancaman. Mungkin itu judul yang cocok bagi sitkom (komedi situasi) para “wakil” kita kali ini. Sudah hak angket kepada KPK ini tidak jelas mewakili siapa, sekarang mereka mengancam akan membekukan anggaran tahun 2018 dari dua institusi penting di Negara ini.

Saya tidak tahu, apakah anggota DPR yang “mewakili” kita itu memang terbiasa bicara tanpa mikir, atau bagaimana. Karena kalau DPR serius dalam mewacanakan pembekuan anggaran Polri-KPK di tahun 2018, maka yang paling rugi itu justru masyarakat. Kita sama-sama tahu bahwa tugas utama Polri adalah menjaga keamanan masyarakat. Kalau anggaran mereka, sebagai salah satu pokok penunjang kinerja kepolisian, ditahan, tentu kinerja Polri akan menurun. Imbasnya? Situasi keamanan masyarakat akan berada pada situasi yang berbahaya.

Dan jangan lupa, bahwa korps Bhayangkara ini menempati urutan ketiga sebagai Institusi penerima anggaran terbesar di RAPBN 2017[1]. Maka, bukan saja institusi Polri memegang tanggung jawab besar di dalam menjaga keamanan dalam negeri, melainkan juga secara tidak langsung ia bersumbangsih cukup besar di dalam perputaran roda ekonomi. Setidaknya Polri mendapatkan anggaran sebesar Rp. 72,436 triliun pada tahun 2017. Bayangkan bila dana sebesar itu dibekukan dan tidak terserap, hanya karena “wakil” kita merengek-rengek manja di gedung kura-kura. #DPRMenggelinjangManja.

Bagaimana Kalau Kita Bekukan Saja Anggaran DPR?

Usul saya, ketimbang membekukan anggaran Polri-KPK, lebih baik kita bekukan saja anggaran DPR. Toh jikalau kita melihat dari sisi efisiensi, efektifitas dan hasil capaian kinerja, DPR RI lebih layak untuk dibekukan anggarannya. Saya mengutip Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, yang menyatakan bahwa kinerja DPR di bidang legislasi itu teramat rendah (bahkan menurut saya bukan saja rendah, melainkan sudah terlentang tak berdaya dan tak berguna. Lebih besar pengeluarannya daripada manfaatnya).

Dari target 183 RUU program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2014-2019, yang dapat dicapai oleh “wakil” kita hingga tahun 2016 hanyalah 14 RUU sajah. Masih tersisa 169 target RUU yang sudah pasti tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Tentu ini seharusnya amat memalukan bagi sebuah institusi yang orang-orangnya hanya dapat membuat gaduh, mengeluh dan tak dapat bekerja hingga berpeluh. Untungnya, syarat pertama (dan mungkin yang utama) untuk dapat menjadi anggota DPR ya itu, harus tak punya “urat malu”.

Seharusnya DPR RI berkaca (kalau masih punya muka) ketika berani mengajukan anggaran sebesar 7,2 triliun untuk tahun 2018[2]. Sebab DPR RI selalu punya kinerja yang berbanding terbalik dengan nilai anggaran yang diajukan. Entah apakah ini memang sudah menjadi hukum alam bagi mereka, atau bagaimana? Kok besar anggaran setinggi langit, sedangkan kinerja serendah dasar samudera Hindia.

Sudah berkali-kali masyarakat, melalui Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), memberikan kritik serius di telinga mereka, tapi sepertinya DPR RI tidak peduli. Ambil contoh saja kritik terhadap beberapa anggaran proyek DPR RI tahun 2016 yang akumulasi nilainya mencapai Rp. 578,8 miliar[3]. Di sana terdapat rincian anggaran yang tak masuk akal, seperti anggaran pewangi ruangan sebesar Rp. 2,6 miliar, pengadaan alat kesehatan dan obat sebesar Rp. 7,2 miliar, dan bahkan anggaran untuk pembelian alat Treadmill Test[4]. Ini anggota DPR mau latihan lari? Lari dari apa? Lari dari panggilan atau lari dari kenyataan? “Dua-duanya Bang.”, Jiah, Hahahaha.

DPR RI itu Juara, Jangan Terus Dihina

Betul, lembaga “perwakilan rakyat” kita ini memang juara. Dia menempati urutan nomor satu berdasarkan hasil survey yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII). Berdasarkan data Global Corruption Barometer (GCB) tahun 2017 versi Indonesia, ada 54 persen responden yang menilai lembaga “perwakilan” rakyat ini sebagai lembaga terkorup. Survey dilakukan dengan mewawancarai 1.000 responden usia 18 tahun ke atas dari 31 provinsi[5].

Sungguh sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan patut kita apresiasi tentunya. Bahwa “wakil” rakyat kita akhirnya berhasil menorehkan sebuah pencapaian yang berarti karena berhasil merebut posisi pertama pada tahun 2017 ini, yang di mana pada 2013 mereka hanya dapat menduduki posisi runner up sebagai lembaga terkorup pada survey persepsi publik.

Yang menarik pada survey kali ini adalah, institusi Polri yang tadinya menempati urutan pertama pada tahun 2013 (Anda tahu eranya siapa), pada tahun 2017 sekarang turun hingga posisi kelima (Anda juga tahu sekarang eranya siapa). Ini menandakan apa? Menandakan bahwa anggota DPR kita lebih getol dalam “bekerja” dan melakukan pembenahan di tubuh sendiri. Ya kan? Ya kan?

Akhir kata dari saya bagi para pembaca (Seword). Di dalam sebuah pembicaraan singkat saya dengan beberapa rekan penulis, kami menarik sebuah kesimpulan. Setiap kali bangsa kita merayakan pesta demokrasi, kita akan selalu menemukan performa lembaga eksekutif (Pemerintah) yang naik turun. Terkadang kita mendapatkan pemimpin Negara yang baik, kadang juga buruk. Hanya lembaga legislatif-lah (DPR RI) yang selama ini selalu konsisten dengan prestasinya yang buruk. Mereka selalu konsisten dan stabil untuk terpuruk. Suatu pencapaian yang tak mudah tentunya. Siapa sih yang sanggup konsisten untuk terpuruk dalam berprestasi kalau bukan DPR RI? Ya kan? Ya kan?



0 Response to "DPR Ancam Bekukan Anggaran KPK-Polri, Bagaimana Kalau Rakyat Ancam Bubarkan DPR?"

Posting Komentar

Kalau Ingin Berkomentar!!!
-Mohon berkomentar sesuai dengan topik
-Dilarang Nyepam
-Link Hidup Langsung Dihapus