Ancaman Revolusi dan Bukti Bersalahnya Rezieq CS dengan Rekonsiliasi yang Diminta Melalui Yusril ?


LINTAS FAKTA
- Akan menjadi kacau dan hancur lebur sebuah negara, apabila hukum tidak bisa ditegakkan seadil-adilnya. Semua harus ada aturannya, jika tidak, maka akan kembali ke zaman barbar.

Terheran-heran ketika membaca pernyataan dari seseorang yang terkenal sebagai  ahli hukum sekaligus politisi yaitu Yusril Ihza Mahendra. Dia bersedia membentuk forum untuk rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu menanggapi permintaan Rezieq atas usulan tersebut.

“Karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di Tanah Suci tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi,” tutur Rizieq yang dilansir detik.com.

Bahkan Egi Sudjana secara tidak langsung menuduh dan mengancam pemerintah dengan pernyataannya “Tapi jika pemerintah tidak mau, bahkan terus mengkriminalisasi ulama dan aktivis maka revokusi merupakan hal yang sulit dihindari,” . Pada kenyataannya, tidak ada kriminalisasi, yang ada hanya penegakan hukum yang adil. Ariel peterpan saja dipenjara karena kasus pornografi, mengapa pimpinan ormas tidak boleh dihukum jika terbukti bersalah dengan kasus yang sama?

Yusril menyadari, Kesalahan Rezieq dan GNPF MUI

Mau tidak mau kita dapat berasumsi, pernyataan Yusril mengenai permintaan rekonsiliasi membenarkan adanya tindakan makar yang akan dilakukan  saat demo berjilid-jilid dengan balutan agama untuk kepentingan politik golongan tertentu.

Yusril meminta pemerintah memaafkan apa yang dilakukan oleh Rezieq CS. Ketika bukti sudah ada dan tidak dapat dibantah lagi, tentu saja tidak ada yang dapat dilakukan jika berlawanan  dengan hukum. Karena hukum berpatokan kepada fakta-fakta yang ada.

Tindakan melawan pemerintah yang sah seperti ada dibalik pernyataan Yusril “Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa, dan negara yang kita cintai bersama,”. Jika itu dalam rangka bersaing dalam pilkada atau pilpres, tentu saja itu sangat baik, tetapi ini permasalahannya mengenai penegakan hukum. Masa iya, hukum harus mengalah? ( sumber )

Jika negara tidak mau hancur, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu

Semua harus ada aturannya dan harus ditegakkan, hal tersebut ada dalam hukum positif yang sudah ditetapkan dan diuji untuk kebaikan bersama secara universal, tidak berat sebelah terhadap golongan-golongan tertentu saja.

Perlu diketahui, pemerintah tidak boleh mengintervensi hukum. Siapa saja yang melanggar hukum tentu saja harus mengadapi hukum itu sendiri.

Sangat berbahaya permintaan Yusril dengan meminta hukum dikesampingkan dan meminta kasus yang menimpa Rezieq CS untuk dihentikan.

“Pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka,” ujar Yusril. Sudah menjadi hal yang biasa jika berurusan dengan kaum-kaum yang egois, pasti menggunakan standar ganda. Disaat kasus Ahok, diminta tidak intervensi hukum, tetapi giliran mereka yang tersandung hukum, pemerintah diminta melakukan intervensi. Standar ganda, memang telah menjadi ciri khas para manusia yang merasa paling benar sendiri.

Jika tidak bersalah mengapa meski takut, toh tidak ada 7 juta orang demo

Jika kesan pemaksaan kehendak yang terjadi dalam kasus Ahok, dengan mengerahkan masa untuk menekan, dalam kasus Rezieq CS, dari kasus pornografi sampai makar, semua berjalan sesuai dengan fakta yang ditemukan, jadi tidak membutuhkan demo berjilid-jilid.

Berbeda level tentu saja yang terjadi antara kasus Ahok dan Rezieq CS. Dalam kasus Ahok, hampir diseluruh dunia menyatakan protesnya, karena menganggap Ahok korban politik kotor dengan menggunakan isu SARA. Sedangkan kasus Rezieq CS, semua fakta membuktikan, bahwa mereka melanggar hukum.

Hukum yang baik tentu saja tidak pandang bulu, jika salah maka dikatakan salah dan menerima konsekuensinya. Siapapun itu, dihadapan hukum semuanya sama. Hukum digunakan sebagai batasan, untuk tatanan dan keadilan bagi khalayak umum. Hukum digunakan sebagai rambu-rambu yang berlaku untuk semuanya, tanpa terkecuali.

Bisa dibayangkan, jika anda berada di persimpangan jalan raya di situ ada rambu lalu lalulintas berupa lampu. Jika disaat lampu merah yang menandakan kita harus berhenti, namun kita menerobosnya, sedangkan diarah yang berlawanan lampu hijau menyala menandakan kendaraan bebas melaju, tentu saja akan menimbulkan kesemerawutan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kemacetan. Begitulah pula hukum, yang digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat supaya keamanan dan keadilan dapat terwujud.



1 Response to "Ancaman Revolusi dan Bukti Bersalahnya Rezieq CS dengan Rekonsiliasi yang Diminta Melalui Yusril ?"

  1. Kata kunci nya : ' brani berbuat hrz brani brtanggung jawab, knapa wktu demo brjilid2 teriakan ny kencang, ketika trsandung kasus hukum malah hilang gak teriak2 lg, ech malah mghindar dr hukum lg...aduuh...ahok aj di tekan habiz2an yg masih dlm pnyelidikan hrz P21...ini ud jelaz2 mo menang sndiri...ud Yusril aj jd kan RI.1 biar adem republik ini...mau ny kan bgtu ya...hi...hi...

    BalasHapus